Renstra

  • Dibaca: 783 Pengunjung

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.         Latar Belakang

           Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengimplementasikan rencana pembangunan daerah, memonitor dan mengevaluasi hasil pembangunan daerah sehingga terjamin keterkaitan dan konsistensi dalam pembangunan daerah.  Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan melalui beberapa tahapan, meliputi : perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.  Ketiga tahapan tersebut merupakan sebuah siklus pembangunan yang berkelanjutan.

           Sejalan dengan uraian di atas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ), serta bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD dan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD.

           Renstra SKPD   merupakan  dokumen  perencanaan  SKPD  untuk  periode  5           ( lima ) tahun.  Renstra SKPD berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 ( lima ) tahun ke depan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.  Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan , Strategi dan Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.  Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.  Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.  Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.  Renstra SKPD menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja   ( Renja ) SKPD.  Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

             Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, serta penyelenggaraan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat berkewajiban menyusun Rencana Strategis ( Renstra )  SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diembannya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klungkung untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.  Untuk menyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung, telah dibentuk Tim dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 yang ditetapkan tanggal 7 Pebruari 2014.  Susunan keanggotaan Tim Penyusun Renstra ini terdiri dari : Kepala Badan sebagai Ketua Tim, Plt. Sekretaris sebagai Sekretaris Tim dan para Kepala Bidang sebagai Anggota Tim.

           Tim Penyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 sebagai tersebut di atas mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Mengumpulkan data pendukung penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politikdan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018;

b.  Menyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018;

c.   Melaporkan hasil penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 kepada Bupati Klungkung.

 

1.2.         Landasan Hukum

           Dalam menyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1.   Landasan Idiil

Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.

2.   Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

3.   Landasan Operasional

a.       Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahTingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

b.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

c.       Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah               ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

d.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 );

e.       Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );

f.          Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010 – 2014;

g.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h.      Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 );

i.       Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 );

j.       Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3 ).

 

1.3.      Maksud dan Tujuan

1.      Maksud

           Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten  Klungkung   Tahun   2013-2018   disusun  dengan  maksud  menyediakan dokumen perencanaan komperehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD.    Di samping itu juga dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan  dalam lima tahun mendatang, serta untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkelanjutan. 

 

2.      Tujuan

           Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan : (1)Untuk memberikan arah dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja ) SKPD; (2)Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pelaksanaan program dan kegiatan; (3)Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum SKPD sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangkamewujudkan Visi dan Misi; (4)Memudahkan seluruh jajaran di SKPD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; serta (5)Memudahkan seluruh jajaran di SKPD untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

 

1.4.      Sistematika Penulisan

           Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung 2013-2018 memuat :

BAB I         PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II       GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KLUNGKUNG

Bab ini menguraikan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, serta Struktur Organisasi.

BAB III     VISI,  MISI,  TUJUAN,  SASARAN,  STRATEGI  DAN  ARAH

                  KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Arah Kebijakan SKPD.

 

 

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,   KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi uraian mengenai rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  ( Perumusan rencana Program,  Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ).

BAB  V    INDIKATOR  KINERJA  SKPD  YANG  MENGACU  PADA  TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan mengenai Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VI     PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

GAMBARAN UMUMBADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KLUNGKUNG

 

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung

             Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung sebagai salah satu Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 yang didalamnya mengisyaratkan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah,  Kepala Daerah perlu dibantu Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

              Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung melaksanakan Tugas Pokok  yaitu  membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan  Politik Dalam Negeri, serta penyelenggaraan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. 

           Sedangkan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,  serta penyelenggaraan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;

2.  Pemberian  dukungan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, serta penyelenggaraan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, serta penyelenggaraan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;

4. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas  Pokok dan Fungsinya.

 

2.2. Stuktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung.

           Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut di atas,  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung dilengkapi dengan Struktur Organisasi.  Berdasarkan ketentuan Pasal 155 s/d 158 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 

3.1 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung

           Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan dokumen penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018.  Dengan demikian Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung 2013-2018 tidak lepas dari Visi dan Misi Kabupaten Klungkung 2013-2018, karena merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Klungkung 2013-2018 khususnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, serta penyelenggaraan ketentraman dan perlindungan masyarakat.  Visi Badan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung 2013-2018 merupakan bagian dari upaya untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Klungkung 2013-2018.  Demikian pula Misi Badan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung 2013-2018 merupakan bagian dari penjabaran Misi Kabupaten Klungkung 2013-2018.

 

a.  Visi

                Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal di masa depan yang ingin diwujudkan oleh sebuah organisasi. Visi Kabupaten Klungkung 2013-2018 adalah : “TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”.   Untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Klungkung 2013-2018 tersebut dengan tetap memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban SKPD, maka ditetapkan            Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat KabupatenKlungkung Tahun 2013-2018 yaitu :  “TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG HARMONIS DAN KONDUSIF”.  Terwujudnya kondisi Klungkung yang Harmonis dan Kondusif akan menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, hingga pada akhirnya akan mendukung terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera.  Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung 2013-2018, maka disusun penjelasan Visi untuk menjelaskan masing-masing pokok Visi sebagaimana tertuang dalam Tabel 1    berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Misi

 

           Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa Misi yang akan dijalankan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung adalah :

a.  Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

b.  Penguatan Stabilitas  Politik;

c. Meningkatkan kewaspadaan dan ketentraman masyarakat.

 

          Untuk mempermudah pelaksanaan Misi, maka disusun penjelasan Misi dengan menggunakan  dasar rincian atau Sub Misi yang telah dibuat untuk menjelaskan berbagai hal sehingga Misi mudah dipahami dan dilaksanakan.   Penyusunan penjelasan Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung sebagaimana tertuang pada Tabel 2 berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Tujuan  dan  Sasaran  Jangka  Menengah  Badan  Kesatuan  Bangsa,   Politik  dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung

           Selanjutnya Misi Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung 2013-2018 dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana Tabel 3  berikut ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

           Guna menjamin terlaksananya Misi dan tercapainya Sasaran, maka selanjutnya dirumuskan  Strategi dan Arah Kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam Tabel 4 berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

           Dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, selanjutnya disusunlah rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung selama lima tahun mendatang guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.  Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Tabel V berikut ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

 

INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KLUNGKUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

           Pada bab sebelumnya telah diuraikan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung.  Penjelasan terkait Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung tertuang dalam Tabel VI berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel VI

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung

Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

 

 

No.

Indikator

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda dan komponen

 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 

masyarakat lainnya.

             

2

Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat.

 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

                 

3

Persentase terfasilitasinya hubungan antar lembaga yang duduk dalam Tim Penanganan

 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 

Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Klungkung.

             
                 

4

Persentase terjalinnya koordinasi dengan Aparat Keamanan.

 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

                 

5

Persentase meningkatnya ketrampilan anggota Satuan Linmas/Hansip se Kabupaten

 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 

Klungkung.

             
                 

6

Persentase terlaksananya sosialisasi pada daerah rawan bencana.

 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI

P E N U T U P

 

          Perubahan paradigma di bidang pemerintahan dan pembangunan yang dilandasi oleh tekat yang kuat untuk melaksanakan demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan membawa konsekuensi profesionalisme, serta semakin responsive dan akomodatif terhadap perubahan lingkungan strategis baik daerah, nasional maupun global.

          Mengacu pada hal tersebut, hal ini membawa konsekuensi dan makna bahwa :

a. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan adalah kontribusi kita semua, serta

b. peran serta masyarakat harus lebih mengemuka, demi

c. tercapainya Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung.

          Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018 terbuka untuk dikritisi oleh semua pihak demi penyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Klungkung menuju pada Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

                                                                                 Semarapura, 24 Pebruari 2015

 

                                                                           Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik

                                                                                 Dan Perlindungan Masyarakat

                                                                                      Kabupaten Klungkung,

 

 

                                                                                     I Wayan Sumarta, S.Sos

                                                                                             Pembina Tk. I

                                                                                    NIP. 19650909 1986 1 008

  • Dibaca: 783 Pengunjung