PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

  • Dibaca: 93 Pengunjung

Rounded Rectangle: SALINANGaruda Hitam.bmp

 

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

         NOMOR  71TAHUN2012………

 

TENTANG

 

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA,

 

 

Menimbang

:

a.

bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 

 

b.

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adanhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PedomanPendidikan Wawasan Kebangsaan;

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

 

 

 

 

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERITENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.     Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.     Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4.     Pemerintahandaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.     Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6.     Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

7.     Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.

8.     Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah bersangkutan.

9.     Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalahpendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannyaagarmengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10.  Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

 

BAB II

RUANG LINGKUP

 

Pasal 2

 

Ruang lingkup PWK meliputi:

a.     penyelenggaraan PWK; dan

b.     pembentukan PPWK.

 

 

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

WAWASAN KEBANGSAAN

 

Pasal 3

 

(1)   Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK.

(2)   Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuanuntuk:

a.  mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaangunapemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegarayang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.  mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;

c.   mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifanlokal;

d.  memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;

e.  memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan

f.   membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

 

Pasal  4

 

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

a.  organisasi politik;

b.  organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;

c.   pegawai negeri sipil;

d.  guru/pendidik; dan

e.  tokoh agama/masyarakat/adat.

 

Pasal5

 

Bentuk kegiatan PWK antara lain:

a.  pelatihan/training of facilitator;

b.  outbound;

c.   lomba cerdas cermat;

d.  permainan;

e.  diskusi/dialog;dan

f.   seminar dan lokakarya.

 

Pasal 6

 

(1)   PWK menggunakan pendekatanyang mengutamakan:

a.  pembangunan karakter bangsa;

b.  pelibatan kerjasama multipihak;

c.  keterbukaan;

d.  kreatifitas;

e.  integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan;dan

f.   penggalian dan penggunaan muatan lokal.

(2)   Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

 

Pasal 7

 

(1)   Materi PWK meliputi:

a.  Pancasila;

b.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c.   Bhinneka Tunggal Ika; dan

d.  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)   Muatan materi PWK meliputi:

a.  Pancasila:

                                                                 1.   Perspektif historis.

                                                                 2.   Makna dan fungsi Pancasila:

1)  Pancasila sebagai dasar negara;

2)  Pancasila sebagai ideologi;

3)  Pancasila sebagai falsafah;

4)  Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;

5)  Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan

6)  Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.

                                                                 3.   Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.

                                                                 4.   Aktualisasi Pancasila.

b.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

                                                                 1.   Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.

                                                                 2.   Paham konstitusionalisme dan negara hukum.

                                                                 3.   Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

                                                                 4.   Tema-tema pokok dalam batang tubuh;

                                                                 5.   Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

                                                                 6.   Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c.   Bhinneka Tunggal Ika:

                                                                 1.   Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.

                                                                 2.   Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.

                                                                 3.   Perkembangan Ke-Bhinnekaan.

                                                                 4.   Landasan teoritis.

                                                                 5.   Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

d.  Negara Kesatuan Republik Indonesia:

                                                                 1.   Perspektif historis.

                                                                 2.   Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang GeoStrategis dan Geo Politis.

                                                                 3.   Landasan teoritis.

                                                                 4.   Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Pasal 8

 

Penyelenggaraan PWKselama 1 (satu)hari 8 jam pelajaran.

 

Pasal 9

 

Materi dan muatan materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan jumlah jam pelajaran penyelenggaraan PWKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 10

 

Pemerintah daerah dapat menambahkan materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan materi muatan lokal.

 

 

BAB IV

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN

WAWASAN KEBANGSAAN

 

Pasal 11

 

(1)   Untuk melaksanakan PWK kepala daerah membentuk PPWK.

(2)   Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(3)   Kepengurusan PPWK terdiri atas:

a.  instansi vertikal;

b.  unsur pemerintah daerah; dan

c.   unsur masyarakat.

 

Pasal 12

 

Kepala daerah dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11sesuai kebutuhan.

 

Pasal 13

 

(1)   Susunan kepengurusan PPWKprovinsi:

 a.

Ketua

:

sekretaris daerah

b.

Wakil ketua

:

kepala SKPD yang membidangikesatuan bangsa dan politik

c.

Sekretaris

:

kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan

d.

Anggotamerupakan kepala/pimpinan

:

1.  badan perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait lainnya;

2.  komando daerah militer/komando resort militer;

3.  kepolisian daerah;

4.  badan pusat statistik;

5.  organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;

6.  organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;

7.  media massa lokal;

8.  universitas/perguruan tinggi; dan

9.  tokohagama/masyarakat/adat.

(2)   Susunan kepengurusan PPWK kabupaten/kota:

a.

Ketua

:

sekretaris daerah

b.

Wakil ketua

:

kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik

c.

Sekretaris

:

kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan

d.

Anggota merupakan kepala/pimpinan

:

1.    badan perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait lainnya;

2.    komando distrik militer;

3.    kepolisian resort;

4.    badan pusat statistik;

5.    organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;

6.    organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;

7.    media massa lokal;

8.    universitas/perguruan tinggi; dan

9.    tokohagama/masyarakat/adat.

 

 

 

 

 

Pasal 14

 

(1)Masa kerja PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.

(2)Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat  diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.

(3)PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal12.

 

Pasal 15

 

(1)   PPWK provinsimempunyai tugas:

a.  menyelenggarakan PWK  lingkup provinsi;

b.  menyusunuraian tugas kepengurusan;

c.   melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;

d.  melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;

e.  melakukankerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;dan

f.   melaporkan pelaksanaan tugas kepada gubernur.

(2)   PPWK kabupaten/kotamempunyai tugas:

a.  Menyelenggarakan PWK  lingkup kabupaten/kota;

b.  menyusunuraian tugas kepengurusan;

c.   melaksanakan pertemuan secara rutin antara lainberkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;

d.  melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.

e.  melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;

f.   memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan

g.  melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati/walikota.

 

Pasal 16

 

(1)   PPWK provinsimelalui ketua dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi  kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2)   PPWKkabupaten/kota melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (2) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWKprovinsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

MONITORING,EVALUASIDAN PELAPORAN

 

Pasal 17

 

(1)   Menteri Dalam Negeri melaluiDirektur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di provinsi.

(2)   Gubernur melalui kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politikmelakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kabupaten/kota.

(3)   Bupati/walikota melalui kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politikmelakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.

 

Pasal 18

 

(1)   Gubernur melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2)   Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di kabupaten/kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

 

Pasal 19

 

(1)   Laporansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

(2)   Dalam hal diperlukan, Laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

 

 

BAB VI

PEMBINAANDAN PENGAWASAN

 

Pasal 20

 

(1)   Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasanpenyelenggaran PWK kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politikdalam penyelenggaraan PWK di provinsi.

(2)   Gubernur melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politikmelakukan pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan PWK kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politikdalam penyelenggaraan PWK di kabupaten/kota.

(3)   Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politikmelakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK dalam penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.

 

BAB VII

PENDANAAN

 

Pasal 21

 

(1)   Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(2)   Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 22

 

Peraturan Menteriini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta,

 

pada tanggal 29 Oktober 2012

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

 

 

ttd

 

 

GAMAWAN FAUZI

 

 Diundangkan di Jakarta,

 

 pada tanggal 29 Oktober 2012

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

 

 

REPUBLIK INDONESIA,

 

 

ttd

 

 

AMIR SYAMSUDIN

 

 

         

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR1060

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

 

 

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690824 199903 1 001


 

 

LAMPIRAN

 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

 

 

NOMOR   

:

   71     TAHUN 2012 

 

 

TENTANG

 

 

 

 

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

 

MATERI,MUATAN MATERI, DAN JUMLAH JAM PELAJARANPENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO

MATERI

MUATAN MATERI

JUMLAH JAM PELAJARAN

1

2

3

4

1.

Pancasila

a. Perspektif historis.

b. Makna dan fungsi Pancasila:   

    - Pancasila sebagai dasar Negara;

    - Pancasila sebagai ideologi;

    - Pancasila sebagai falsafah;

    - Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;

    - Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan

    - Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.

c. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.

d. Aktualisasi Pancasila.

2 JP

2.

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 

a.  Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.

b.  Paham konstitusionalisme dan negara hukum.

c.  Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d.  Tema-tema pokok dalam batang tubuh;

e.  Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f.  Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 JP

3.

Bhinneka Tunggal Ika

a. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.

b. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.

c. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.

c. Landasan teoritis.

d. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

2 JP

4.

Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Perspektif historis.

b. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.

c. Landasan teoritis.

d. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2 JP

 

 

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

 

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690824 199903 1 001

 

 

     

 

  • Dibaca: 93 Pengunjung