LAKIP 2014

  • Dibaca: 714 Pengunjung

Executive Summary

 

           Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung merupakan Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana.  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ), transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil ( result oriented government ). 

           Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

           Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018.  Secara umum pencapaian Sasaran melalui Indikator-Indikator Sasaran menunjukkankeberhasilan dalam upaya mewujudkan Misi dan Tujuan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun            2013 – 2018.

            Dengan adanya penyesuaian Sasaran dan Indikator yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung menetapkan 6 ( enam ) Sasaran dan 6 ( enam ) Indikator Sasaran dari 4 ( empat ) Misi yang ingin dicapai .

            Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian Sasaran Program/Kegiatan serta Indikator Sasaran, diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.

Kategori

Nilai Angka

Interpretasi

1

2

3

4

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

90 – 100

 

76 – 89

 

60 – 75

 

< 60

 

 

Sangat Baik

 

Baik

 

Cukup

 

Kurang

 

            Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja terhadap 6 ( enam ) Indikator Sasaran dan              6 ( enam ) Sasaran, bahwasanya 5 ( lima ) Indikator Sasaran mencapai nilai 100 ( Seratus )  dan    1 ( satu ) Indikator Sasaran mencapai nilai 92,67 ( Sembilan Dua Koma Enam Tujuh ).  Dengan demikian secara keseluruhan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 telah mencapai nilai rata-rata sebesar 98,78 ( Sembilan Delapan Koma Tujuh Delapan ) atau bermakna sangat baik, meskipun dalam perjalanan pencapaiannya mengalami beberapa kendala berupa keterbatasan Tenaga/Staf, keterbatasan sarana ( terutama Kendaraan Dinas Roda Dua ) serta kendala teknis dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan ( seperti di Bidang Politik yaitu adanya beberapa Parpol penerima Bantuan Keuangan Partai Politik yang tidak lolos electoral treshsoord ).  Namun semuanya masih dapat teratasi dengan jalan mengefektifkan dan mengoptimalkan tenaga/staf dan sarana kendaraan yang ada, serta selalu berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait.

            Tercapainya capaian kinerja ini karena adanya komitmen dari semua unsur yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.  Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja akan menjadi prioritas dan perhatian dalam perencanaan kinerja ke depan.

 

 

Semarapura, 14 Januari 2015

 

Kepala Badan Kesatuan bangsa, Politik

Dan Perlindungan Masyarakat

    Kabupaten Klungkung,

 

 

 

 

 

Drs. I  Gede Kusuma Jaya, MAP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620323 198303 1 027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

 

EXECUTIVE SUMMARY................................................................................................... i

 

DAFTAR ISI........................................................................................................................ iv

 

BABPENDAHULUAN..................................................................................................... 1

 

BABII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA............................................ 7

       2.1    Rencana Strategis ( RENSTRA )......................................................................... 7

       2.2    Visi........................................................................................................................... 8

       2.3     Misi.......................................................................................................................... 9

       2.4     Tujuan.................................................................................................................... 9

       2.5     Sasaran dan Indikator Sasaran............................................................................ 9

       2.6     Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.......................................... 12

       2.7     Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dan Penetapan Kinerja ( TAPKIN )....... 16

 

BABIII  AKUNTABILITAS KINERJA.......................................................................... 24

       3.1     Evaluasi Kinerja................................................................................................... 27

       3.2    Analisis Pencapaian Kinerja............................................................................... 28

       3.3    Akuntabilitas Keuangan...................................................................................... 47

 

BABIV  PENUTUP............................................................................................................ 51

 

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

 

                                                Pelaporan merupakan salah satu fase penting yang tidak dapat dipisahkan dalam siklus manajemen.  Dalam pelaksanaan pemerintahan, pelaporan disamping merupakan wujud tertulis pertanggung jawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, juga sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi itu sendiri.

                                                Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 Diktum Kelima dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/16/8/2003, setiap pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( SKPD ) wajib menyampaikan laporan tahunan  dalam hal ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) kepada Bupati paling lambat 2    ( dua ) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

                                                Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung sebagai salah satu Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 yang didalamnya mengisyaratkan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah perlu dibantu Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

            Sebagai Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah.   Sedangkan dari fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung mempunyai Fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

4. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

5. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

6.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

           Memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung    menangani   tugas-tugas di bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan,  Fasilitasi Politik dan Pendidikan Politik Masyarakat, Peningkatan Kewaspadaan terhadap ancaman/gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang dapat mengganggu Stabilitas Nasional di daerah melalui deteksi dini dan kerjasama aparat keamanan, serta  Perlindungan Masyarakat dari bencana.  Secara rinci dapat dilihat dari Uraian Tugas Badan sebagai berikut :

a.       Pengembangan Wawasan Kebangsaan, utamanya di kalangan generasi muda;

b.      Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi masyarakat;

c.  Fasilitasi politik dan Pemilihan Umum;

d.  Pembinaan dan fasilitasi  kegiatan Organisasi Kemasyarakatan;

e. Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman/gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang dapat mengganggu Stabilitas Nasional di daerah melalui Deteksi Dini dan kerja sama aparat dalam wadah Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA ), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ), serta pemantauan keberadaan dan aktifitas orang asing;

f. Meningkatkan sistim keamanan bersama di masyarakat melalui  pembinaan / pelatihan anggota Linmas/Hansip;

g. Perlindungan  masyarakat dari bencana melalui kesiapsiagaan dan penanganan bencana yang cepat dan tepat bersama-sama Instansi terkait dan Lembaga Non Pemerintah.

 

                                           Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung dilengkapi dengan Struktur Organisasi.  Berdasarkan ketentuan Pasal 155 s/d 158 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung ( keadaan per 31 Desember 2014 ) adalah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Memperhatikan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung tersebut di atas, bahwasanya masih ada 1 ( satu )  jabatan struktural belum terisi yaitu Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.  Untuk menunjang pelaksanaan tugas di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan telah ditunjuk Plt. Kabid  guna menghindarkan kemungkinan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan.

           Mengacu pada data kepegawaian yang ada pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian, pendistribusian pegawai/staf pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1Data Pegawai Per 31 Desember 2014

No.

Uraian

Pegawai/Staf

Keterangan

1

2

3

4

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

Kepala Badan

 

Sekretariat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Idiologi dan Wasbang

 

 

 

Bidang Politik dan Pengembangan Demokrasi

 

 

Bidang Penanganan Konflik

 

 

 

Bidang Perlindungan Masyarakat

1 or

 

1 or Sekretaris

3 or Ka Sub. Bag

13 or Staf

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ka. Bidang

2 or Ka.  Sub. Bidang

1 or Staf

 

1 or Ka. Bidang

2 or Ka. Sub. Bidang

- or Staf

 

1 or Ka. Bidang

2 or Ka. Sub. Bidang

2 or Staf

 

1 or  Ka. Bidang

2 or Ka. Sub. Bidang

1 or Staf

 

 

 

Staf di Sekretariat terdiri dari :

-  9 orang Staf  Administrasi (8 PNS dan 1 Tenaga Honorer);

-  3 orang Sopir (1 PNS, 1 Tenaga Honorer dan 1 Tenaga Kontrak);

-  1 orang  Waker (Tenaga Kontrak).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Pegawai

34

 

         Pendistribusian Staf yang kurang memadai sebagaimana terlihat pada tabel di atas pada dasarnya dikarenakan kurangnya tenaga Staf. Idealnya masing-masing Sub Bidang dan Sub Bagian memiliki Staf sendiri, namun pada kenyataannya bahkan ada Bidang yang tidak memiliki tenaga Staf, serta ada Bidang yang memiliki Staf lebih dibanding Bidang yang lain tapi Staf yang bersangkutan merangkap menjadi Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan ( Pembantu PPK ) di Sub Bagian Keuangan.  Selain itu adanya 3 ( tiga ) orang tenaga Sopir juga dirasakan kurang efektif karena pada kenyataannya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Klungkung hanya memiliki 2 ( dua ) unit Kendaraan Roda Empat.

           Hal lain yang dirasakan cukup berpengaruh dalam menunjang pelaksanaan tugas adalah kurangnya sarana kendaraan dinas Roda Dua.  Dari kebutuhan 16    ( enam belas ) unit kendaraan dinas Roda Dua, baru tersedia 5 ( lima ) unit.  Namun demikian dengan segala keterbatasannya,  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung tetap berusaha dan bekerja seoptimal mungkin turut aktif mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan sesuai dengan Visi dan Misi yang diembannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

 

2.1. Rencana Strategis  ( RENSTRA )

            Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.  Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

           Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

           Sebagai kerangka perencanaan jangka menengah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis        ( RENSTRA ) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun           2013 – 2018,  yang merupakan wujud perencanaan strategis SKPD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018.   

           Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 ( lima ) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan SKPD.  Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2014.

 

2.2.Visi

         Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal di masa depan yang ingin diwujudkan oleh sebuah organisasi.  Visi   Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung  Tahun 2013 - 2018  adalah :

 

 
  Vertical Scroll: Terwujudnya Klungkung Yang Harmonis 
Dan Kondusif

 

 

 

 


           Visi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Klungkung, memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung, serta mempertimbangkan situasi, kondisi dan  aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, hingga pada akhirnya diharapkan mampu menunjang lancarnya pelaksanaan pembangunan di segala bidang demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana kita cita-citakan bersama.

 

2.3.Misi

          Misimerupakan penjabaran daripada VisiMisi  berfungsi untuk menjelaskan mengapa  suatu organisasi mesti ada, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya.  Misi  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung adalah  :

1)                 Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

2)      Penguatan Stabilitas Politik ;

3)      Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung ;

4)      Melindungi masyarakat dari bencana.

 

2.4.   Tujuan

          Selanjutnya Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung  dijabarkan dalam Tujuan.  Tujuan yang ingin dicapai  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung  sebagai berikut :

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan akan satu Bangsa dan Negara yaitu Indonesia.

2. Pengembangan kesadaran masyarakat akan politik.

3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Peningkatan perlindungan masyarakat dari bencana.

 

2.5.Sasaran dan Indikator Sasaran

          Dengan telah ditetapkannya Tujuan, dapat dijabarkan lebih spesifik  dalam bentuk Sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a.    Meningkatnya peran serta masyarakat utamanya generasi muda terhadap nilai-nilai  Sejarah Bangsa dan Wawasan Kebangsaan;

b.Meningkatnya pemahaman politik masyarakat sesuai Ketentuan yang berlaku;

c.    Tersedianya wadah untuk memfasilitasi dalam penanganan gangguan keamanan sesuai amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

d.   Tersedianya wadah untuk deteksi dini terhadap gangguan Kantrantibmas;

e.    Meningkatnya pemberdayaan masyarakat utamanya anggota Satuan Linmas/Hansip dalam menjaga keamanan lingkungan;

f.    Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat ( termasuk didalamnya Siswa/Murid )  terhadap bencana.

 

          Untuk mewujudkan sasaran sebagaimana tersebut di atas, telah ditetapkan indikator sasaran yang sekaligus sebagai INDIKATOR KINERJA UTAMA sebagai berikut :

a.Persentase terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda;

b.                        Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada Masyarakat;

c.       Persentase terfasilitasinya hubungan antar lembaga yang duduk dalam Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Klungkung;

d.                        Persentase terjalinnya koordinasi dengan aparat keamanan;

e.       Persentase meningkatnya ketrampilan anggota Satuan Linmas/Hansip se Kabupaten Klungkung;

f.   Persentase terlaksananya sosialisasi pada daerah rawan bencana.

 

           Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Tabel 2.1Matrik Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

No.

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

1

2

3

4

5

1.

Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Pengembangan Wawasan Kebangsaan akan Satu Bangsa dan Negara yaitu Indonesia.

Meningkatnya peran serta masyarakat utamanya generasi muda terhadap nilai-nilai Sejarah Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.

 

 

Persentase terlaksananya pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda.

2.

Penguatan Stabilitas Politik.

Pengembangan kesadaran masyarakat akan politik.

Meningkatnya pemahaman politik masyarakat sesuai Ketentuan yang berlaku.

 

 

Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat.

3.

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tersedianya wadah untuk memfasilitasi dalam penanganan gangguan keamanan sesuai amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

 

 

 

Tersedianya wadah untuk deteksi dini terhadap gangguan Kantrantibmas.

 

 

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat utamanya anggota Satuan Linmas/Hansip dalam menjaga keamanan lingkungan.

 

 

Persentase terfasilitasinya hubungan antar Lembaga yang duduk dalam Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Klungkung.

 

 

Persentase terjalinnya koordinasi dengan Aparat Keamanan.

 

 

 

Persentase meningkatnya ketrampilan anggota Satuan Linmas/Hansip se Kabupaten Klungkung.

4.

Melindungi masyarakat dari bencana.

Peningkatan perlindungan masyarakat dari bencana.

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat ( termasuk didalamnya siswa/murid ) terhadap bencana.

 

 

Persentase terlaksananya sosialisasi pada daerah rawan bencana.

 

2.6.Strategi,  Arah Kebijakan,  Program  dan  Kegiatan

          Untuk mewujudkan Tujuan dan mencapai Sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang  dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung.

a.  Strategi dan Arah Kebijakan

          Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2Strategi dan Arah Kebijakan

No.

Strategi

Arah Kebijakan

1

2

3

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

Pelaksanaan Seminar, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Siswa SMU dan SMK, Karang Taruna, Sekehe Teruna dan Organisasi Kepemudaan.

 

Pelaksanaan Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) bagi Aparatur, Tokoh Masyarakat, Siswa SMU dan SMK (Pemilih Pemula).

 

Pembentukan Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

 

Pelaksanaan pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan.

 

 

Pembentukan Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Klungkung.

 

Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

 

 

 

 

Pelaksanaan bintek bagi anggota Satuan Linmas/Hansip se Kabupaten Klungkung.

 

 

Pelaksanaan Sosialisasi Resiko Bencana.

Meningkatkan Wawasan Kebangsaan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

 

 

 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan kegiatan politik (Pileg, Pilpres dan Pilkada).

 

Melaksanakan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai Ketentuan yang berlaku.

 

Meningkatkan pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ketentuan yang berlaku.

 

Memfasilitasi penanganan gangguan keamanan secara terpadu antar Lembaga terkait.

 

Meningkatkan deteksi dini terhadap gangguan Kantrantibmas melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan pemberdayaan Tokoh Masyarakat.

 

Meningkatkan keamanan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat utamanya anggota Satuan Linmas/Hansip.

 

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana untuk meminimalisir resiko bencana.

 

 

 

 

 

b.  Program dan Kegiatan

          Pelaksanaan Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.    Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 melaksanakan 8 ( delapan ) Program yang dijabarkan dalam 24 ( dua puluh empat ) Kegiatan.  Ke tujuh Program itu yaitu :

1.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

( Nomor 1 dan 2 merupakan Program Pendukung ).

3.  Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

4.  Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

5.  Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

6.  Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

7.  Program Pendidikan Politik Masyarakat.

8.  Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

 ( Nomor 3 s/d 8 merupakan Program Utama ).

 

           Sedangkan 24 ( dua puluh empat ) Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Program tersebut meliputi :

1.                  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2.                  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

3.                  Penyediaan Alat Tulis Kantor.

4.                  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

5.                  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor.

6.                  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

7.                  Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

8.                  Penyediaan Makanan dan Minuman.

9.                  Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.

10.              Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran.

11.              Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

12.              Pengadaan Mebeleur.

13.        Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

14.              Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

15.              Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

16.              Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

( Nomor 1 s/d 16 merupakan Kegiatan Pendukung ).

17.              Pengendalian Keamanan Lingkungan.

18.              Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan  

      Kejahatan.

19.              Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

20.              Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat.

21.Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik.

22.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

23.Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.

24.Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.

( Nomor 17 s/d 24 merupakan Kegiatan Utama ).

 

          Untuk lebih jelasnya terkait Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada Lampiran 1 Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018.

2.7.Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dan Penetapan Kinerja ( TAPKIN )

 

          Rencana Kerja  Tahunan ( RKT ) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2014  dituangkan dalam Sasaran yang dijabarkan ke dalam 8 ( delapan ) Program dan lanjut dijabarkan lagi dalam 24  ( dua puluh empat ) Kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas.  Rencana Kerja Tahunan memuat Sasaran, Indikator Sasaran, target yang ingin dicapai  pada tahun 2014, serta rencana pembiayaannya dalam bentuk global.  Untuk lebih jelasnya RKT Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dapat dilihat pada    Lampiran 2 Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2014 yang secara ringkas disarikan pada tabel berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran     ( RKA ) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2014  yang menguraikan  perencanaan secara lebih terinci/mendetail,  baik dari segi uraian maupun biaya/anggarannya disertai Kode Rekeningnya.  Setelah melalui proses pembahasan di Legislatif/DPRD Kabupaten Klungkung dan telah diverifikasi di Pemerintah Provinsi Bali,  Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA )  sebagai salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014,  serta Peraturan Bupati Klungkung Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014.  Lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014, serta Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Lima Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014.

          Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2014 yang telah mendapat pengesahan ini, selanjutnya disusun Dokumen Penetapan Kinerja ( Dokumen –              TAPKIN ) yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2014.  Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan SKPD dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2014.  Secara ringkas Penetapan Kinerja  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Penetapan Kinerja/TAPKIN ( berdasarkan DPA Induk 2014 )

No.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET 2014

PROGRAM

KEGIATAN

Anggaran

Rp.

1

2

3

4

5

6

7

.

Meningkatnya peran serta masyarakat utamanya generasi muda terhadap nilai-nilai Sejarah Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.

 

Persentase terlaksananya pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda.

100 %

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

37.703.000,-

2.

Meningkatnya pemahaman politik masyarakat sesuai Ketentuan yang berlaku.

 

 

Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat.

100 %

Program Pendidikan Politik Masyarakat.

  • Dibaca: 714 Pengunjung
Kontak Kami
Statistik Pengunjung
038665
Pengunjung
Hari ini: 61
Minggu ini: 139
Bulan ini: 1.481

Total pengunjung: 16.597
Online: 1


Media Sosial